Penguatan Pengawasan

PENGUATAN PENGAWASAN

Pengawasan dalam manajemen pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan dalam bentuk perilaku koruptif atau perilaku negatif lainnya seperti pemborosan anggaran negara oleh aparatur dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kemen PPPA. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh mana penyimpangan terjadi dalam pelaksanaan kerja. Dengan pengawasan diharapkan dapat membantu terwujudnya RB guna membangun Aparatur Sipil Negara yang lebih berguna dan berdaya guna serta tata kelola pemerintahan yang baik di Kemen PPPA.

Untuk melakukan RB di Bidang Penguatan Pengawasan, masih ditemukan kendala diantaranya:

  1. masih kurangnya kebijakan yang mendukung pelaksanaan pengawasan;
  2. masih rendahnya komitmen dan keterlibatan pimpinan dan pegawai di bidang pengawasan;
  3. persepsi pengawasan masih berfokus pada Inspektorat;
  4. masih rendahnya pemahaman tentang pengawasan;
  5. belum dilakukan pembangunan Zona Integritas;
  6. kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) belum memadai; dan
  7. belum terbentuknya Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), dan Unit Pengelola Whistleblowing System (WBS).
Close