Latar Belakang

Berdasarkan penilaian hasil pelaksanaan RB oleh Tim RB Nasional, bahwa pelaksanaan RB di Kemen PPPA selama periode 2009-2014 telah menghasilkan perubahan yang cukup signifikan. Penilaian hasil tersebut dikelompokkan menjadi 3 aspek yakni:

  1. Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi, nilai kapasitas dan akuntabilitas kinerja pada tahun anggaran 2014 dengan predikat “B”. Nilai ini meningkat dari “C” dan “CC” dari 2 (dua) tahun sebelumnya;
  2. Persepsi Korupsi, tingkat persepsi korupsi Kemen PPPA sebesar 3,04 dari skala 0-5; dan
  3. Pelayanan Publik, dimana indeks kepuasan masyarakat sebesar 2,95 dari skala 0-4.

Pencapaian tersebut tidak terlepas dari keterlibatan semua unsur yang ada di Kemen PPPA baik unsur pimpinan maupun staf/pegawai. Namun demikian dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kendala, antara lain:

  1. keterlibatan pegawai dalam pelaksanaan RB belum diikuti oleh seluruh pegawai baik unsur pimpinan maupun staf, sehingga masih diperlukan upaya untuk mendorong agar seluruh pegawai terlibat aktif dalam pelaksanaan RB;
  2. penerapan e-government untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi, terutama pelayanan dengan mengidentifikasi kebutuhan dan pengembangan pelayanan publik berbasis elektronik (epelayanan) masih perlu ditingkatkan;
  3. perlunya meningkatkan penataan manajemen SDM terutama penerapan pengukuran kinerja, penempatan dan pengisian jabatan yang lebih terbuka, dan peningkatan kapasitas SDM baik kompetensi umum maupun teknis;
  4. perbaikan proses bisnis dengan menerapkan pelaksanaan SOP; dan
  5. perlunya peningkatan kapasitas SDM pengawas.

Beberapa hambatan dan kendala tersebut perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan RB 5 (lima) tahun tahap kedua, sehingga dengan demikian diharapkan dapat mendongkrak nilai hasil pelaksanaan RB dan berkorelasi pada pencapaian hasil dari pembangunan pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak.

Oleh karena itu dalam rangka mengatasi kendala dan hambatan di Kemen PPPA perlu disusun Peraturan Menteri PPPA tentang Peta Jalan Pelaksanaan atau Road Map RB 2015-2019 dengan pembenahan untuk melanjutkan upaya yang belum dicapai pada berbagai komponen strategis birokrasi di Kemen PPPA pada 5 (lima) tahun pertama RB, serta penajaman kegiatan pada 8 (delapan) area perubahan RB. Dengan demikian, apabila pelaksanaan RB 2015-2019 dapat dilaksanakan dengan baik maka dapat terwujud tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi yang profesional, menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara sebagaimana tujuan RB Nasional.

Close